Sekilas Tentang Pengelolaan Keuangan

Mengulas sedikit tentang tata cara pengelolaan keuangan pada tingkat satker

KEWAJIBAN PAJAK BENDAHARAWAN

KEWAJIBAN PAJAK BENDAHARAWAN : KEWAJIBAN PAJAK BENDAHARAWAN NPWP PEMOTONG DAN PEMUNGUT PAJAK PPh PS. 21/26 PPh PS. 22 PPh PS. 23/26 PPh PS. 4 (2) PPN/ PPnBM KEWAJIBAN PAJAK

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI : KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI BENDAHARAWAN PEMERINTAH MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FC. SK. BENDAHARAWAN FC. TANDA PENGENAL (KTP) KPP TEMPAT BENDAHARAWAN BERKEDUDUKAN KARTU NPWP

PENGHAPUSAN NPWP : PENGHAPUSAN NPWP PENGHAPUSAN NPWP PERUBAHAN ORGANISASI PROYEK TELAH SELESAI PERMOHONAN TERTULIS KPP NPWP DIHAPUSKAN CATATAN : PENGGANTIAN PEJABAT BENDAHARAWAN, NPWP TIDAK PERLU DIGANTI (NPWP BARU), CUKUP LAPOR TERTULIS KE KPP

PPh PASAL 21 : PPh PASAL 21 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN ATAU JABATAN - JASA DAN KEGIATAN , YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

PEMOTONG PPh PASAL 21 : PEMOTONG PPh PASAL 21 PEMBERI KERJA BADAN USAHA PT, CV, DLL. ORANG PRIBADI BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH

PENGHASILAN YANG TERUTANG PPh Ps. 21 : PENGHASILAN YG DITERIMA PNS ANGGOTA ABRI PENSIUNAN*) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN DIBAYARKAN KEPADA: PNS GOL. II/d DAN KE BAWAH PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH KECUALI PEJABAT NEGARA *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21 PENGHASILAN YANG TERUTANG PPh Ps. 21

PENGERTIAN PPH PASAL 21 : PENGERTIAN PPH PASAL 21 DALAM ARTI SEMPIT : PPH PS.21 PAJAK ATAS PEGAWAI PEGAWAI TETAP PEGAWAI TIDAK TETAP - PNS - ANGGOTA ABRI - PEJABAT NEG. - PENSIUNAN - PENERIMA UPAH HARIAN - PENERIMA UPAH SATUAN - PENERIMA UPAH BORONGAN - PENERIMA HONORARIUM DLL.

PEGAWAI TETAP : PEGAWAI TETAP - PNS - ANGGOTA ABRI - PEJABAT NEG. - PENSIUNAN GAJI DAN YANG TERKAIT DENGAN GAJI MIS. TUNJANGAN KELUARGA DLL. PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

PENGHITUNGAN PPH 21 PEGAWAI TETAP : PENGHITUNGAN PPH 21 PEGAWAI TETAP PENGHITUNGAN PPH PS.21 TIAP BULAN GAJI POKOK : XXXXXX TUNJANGAN ISTERI/ SUAMI : XXXXXX TUNJANGAN ANAK : XXXXXX TUNJANGAN JABATAN : XXXXXX TUNJANGAN BERAS : XXXXXX + PENGHASILAN BRUTO : XXXXXX PENGURANGAN : BIAYA JABATAN : XXXXX IURAN PENSIUN : XXXXX + : XXXXXX - PENGHASILAN NETO 1 BULAN : XXXXXX PENGHASILAN NETO 1 TAHUN : 12 X PH. NETO 1 BLN. : XXXXXX P T K P : XXXXXX – PENGHASILAN KENA PAJAK : XXXXXX PPH PS.21 TERUTANG 1 TAHUN: TARIP PS.17 X PH. KENA PAJAK (DIBULATKAN RIBUAN : XXXXXX PENUH KE BAWAH) PPH PS.21 TERUTANG 1 BULAN : PPH PS.21 1 TAHUN : XXXXXX 12

PERHATIAN UNTUK PTKP : PERHATIAN UNTUK PTKP PERLU DIPERHATIKAN : TANGGUNGAN KELUARGA YANG SEDARAH DAN SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS DAN DITANGGUNG SELURUHNYA TANGGUNGAN TDK IDENTIK DGN TUNJ. KELUARGA,ISTERI/ SUAMI KARYAWATI KAWIN ? PTKP DIRI SENDIRI (TK/-) ? BOLEH TANGGUNG ? SURAT MIN. CAMAT ? SUAMI TDK BERPh. TIDAK ADA PTKP K/I/TANGGUNGAN - BESAR PTKP DITENTUKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN

BIAYA JABATAN : BIAYA JABATAN 5% X PENGHASILAN BRUTO MAKSIMUM 1.296.000 SETAHUN 108.000 SEBULAN MISAL PENGHASILAN BRUTO : 5.000.000/ BLN BIAYA JABATAN : 5 X 5.000.000 = 250.000 BIAYA JABATAN YANG DIPERBOLEHKAN 108.000 BIAYA PENSIUN 5% X PENSIUN BRUTO MAKSIMUM 432.000 SETAHUN 36.000 SEBULAN MISAL PENGHASILAN BRUTO : 1.000.000/ BLN BIAYA JABATAN : 5 X 1.000.000 = 50.000 BIAYA JABATAN YANG DIPERBOLEHKAN 36.000

P T K P : P T K P SETAHUN SEBULAN - DIRI PEGAWAI Rp 13.200.000,00 Rp 1.100.000,00 - TAMBAHAN PEG. YG KAWIN Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00 - TAMBAHAN SETIAP ANGGOTA Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00 KELUARGA MAX. 3 ORANG BESARNYA MISAL : TK/- ? DIRI SENDIRI : Rp. 13.200.000 K/1 ? DIRI SENDIRI : Rp. 13.200.000 KAWIN : Rp. 1.200.000 TANGG. 2 : Rp. 2.400.000 + Rp. 16.800.000

CONTOH PENGHITUNGAN PPH PS.21 PEGAWAI TETAP : CONTOH PENGHITUNGAN PPH PS.21 PEGAWAI TETAP TN. JAMIL PNS. GOL. IV D STATUS KAWIN ANAK 2 DENGAN GAJI POKOK SEBESAR Rp. 2.791.900 PENGHITUNGAN PPH PS.21 TIAP BULAN GAJI POKOK : 2.791.900 TUNJANGAN ISTERI/ SUAMI : 10% X 2.791.900 : 279.190 TUNJANGAN ANAK : 4% X 2.791.900 : 111.676 + 3.182.766 TUNJANGAN JABATAN : 1.260.000 TUNJANGAN BERAS : 4 x 41.580 : 166.320 + PENGHASILAN BRUTO : 4.609.086 PENGURANGAN : BIAYA JABATAN : 5% x 4.609.086 : 230.454 MAKSIMUM YANG DPERKENANKAN : 108.000 IURAN PENSIUN : 4,75% x 3.182.766 : 151.181 + : 259.181 - PENGHASILAN NETO 1 BULAN : 4.349.905 PENGHASILAN NETO 1 TAHUN : 12 X 4.349.905 : 52.198.860 P T K P (13.200.000 + 1.200.000 + 1.200.000 + 1.200.000) : 16.800.000 – PENGHASILAN KENA PAJAK : 35.398.860 PPH PS.21 TERUTANG 1 TAHUN: TARIP PS.17 X PH. KENA PAJAK 5 % x 25.000.000 : 1.250.000 10% x 10.398.000 (Dibulatkan) : 1.039.800 + : 2.289.800 PPH PS.21 TERUTANG 1 BULAN : 2.289.800 = 190.816 12

TARIP PS.17 UNTUK ORANG PRIBADI : TARIP PS.17 UNTUK ORANG PRIBADI LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIP SAMPAI DENGAN Rp. 25.000.000 5% DIATAS Rp. 25.000.000 S/D Rp. 50.000.000 10% DIATAS Rp. 50.000.000 S/D Rp. 100.000.000 15% DIATAS Rp. 100.000.000 S/D Rp. 200.000.000 25% DIATAS Rp. 200.0000.000 35% MISAL : PENGHASILAN KENA PAJAK : Rp. 60.000.950 PPh TERUTANG : 5% X Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000 10% X Rp. 25.000.000 = Rp. 2.500.000 15% X Rp. 10.000.000 = Rp. 1.500.000 + Rp. 5.250.000

PENGHITUNGAN PS.21 PEGAWAI TIDAK TETAP : PENGHITUNGAN PS.21 PEGAWAI TIDAK TETAP HONORAIUM DAN SEJENISNYA DGN NAMA APAPUN PNS, PEJABAT NEG. ABRI, PENSIUNAN SUMBER DANA DARI APBN/D PENERIMA GOL. IIIA & DIATASNYA 15% x PENGHASILAN BRUTO FINAL & TDK DITANGGUNG NEGARA SELAIN PNS, PEJABAT NEG. ABRI, PENSIUNAN TARIP PS.17 OP x PENGHASILAN BRUTO TIDAK FINAL & TDK DITANGGUNG NEGARA TENAGA AHLI SELAIN PNS, PEJABAT NEG. ABRI, PENSIUNAN PENGACARA, KONSULTAN, AKUNTAN, NOTARIS, ARSITEK, PENILAI, DOKTER, AKTUARIS 15% x 50% x PENGHASILAN BRUTO TIDAK FINAL & TDK DITANGGUNG NEGARA

CONTOH PENGHITUNGAN HONORARIUM & SEJENISNYA : CONTOH PENGHITUNGAN HONORARIUM & SEJENISNYA CONTOH HONORIUM YANG DITERIMA PNS TN. YANUAR PNS GOL. IIIC MENERIMA UANG LEMBUR SEBESAR Rp. 400.000 DARI BEND. PENGELUARAN KPP MADYA MEDAN PPH. PS.21 : 15% X Rp. 400.000 = Rp. 60.000 (FINAL & TDK DITGG. NEG.) TN. IZHAM PNS GOL. II D UANG LEMBUR SEBESAR Rp. 400.000 DARI BEND. PENGELUARAN KPP MADYA MEDAN PPH PS.21 : TIDAK DIPOTONG CONTOH HONORIUM YANG DITERIMA NON PNS TN. KEVIN (NON PNS) MENERIMA HONORARIUM SEBESAR Rp. 2.000.000 ATAS CERAMAH YANG DIBERIKAN DI KPP MADYA MEDAN PPH. PS.21 : 15% X Rp. 400.000 = Rp. 60.000 (TIDAK FINAL & TDK DITGG. NEG.) CONTOH HONORIUM YANG DITERIMA TENAGA AHLI TN. FANDI (NON PNS) MENERIMA HONORARIUM SEBESAR Rp. 1.000.000 DARAI KPP MADYA MEDAN ATAS JASA PEMBUATAN AKTA. PPH. PS.21 : 15% X 50% X Rp. 1.000.000 = Rp. 750.000 (TIDAK FINAL & TDK DITGG. NEG.)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UPAH HARIAN : ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 110.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIBAYAR HARIAN LEBIH DARI Rp 110.000,- DIKURANGI Rp 110.000,- DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.100.000 DALAM SATU BULAN TAKWIM DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA PKP TARIF PPh 5% DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UPAH HARIAN

CONTOH PENGHITUNGAN UPAH HARIAN : CONTOH PENGHITUNGAN UPAH HARIAN MISAL TN. RONI STATUS K/3 MENERIMA UPAH HARIAN SEBAGAI TUKANG BATU SEBESAR Rp. 100.000/ HARI PPh PS.21 : UPAH SEHARI : Rp. 100.000 UPAH TIDAK KENA PAJAK : RP. 110.000 – UPAK KENA PAJAK : 0 (TIDAK KENA PAJAK) TN. RUDY STATUS K/2 MENERIMA UPAH HARIAN SEBAGAI TUKANG KAYU SEBESAR Rp. 200.000/ HARI PPh PS.21 : UPAH SEHARI : Rp. 200.000 UPAH TIDAK KENA PAJAK : Rp. 110.000 – UPAK KENA PAJAK : Rp. 90.000 PPh PS.21 : 5% x Rp. 90.000 = Rp. 4.500

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN,DAN UANG SAKU HARIAN DIKURANGI PTKP 1 TAHUN PPh PS. 21 SETAHUN DIBAYAR BULANAN UPAH DISETAHUNKAN : 12 X UPAH 1 BULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh PS.21 SEBULAN : PPh PS.21 SETAHUN/12 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

CONTOH PENGHITUNGAN PS.21 UPAH HARIAN YANG DIBAYARKAN BULANAN (PEG. HONORER) : CONTOH PENGHITUNGAN PS.21 UPAH HARIAN YANG DIBAYARKAN BULANAN (PEG. HONORER) TN. BUDI STATUS TK/- ADALAH PEGAWAI HONORER (SATPAM) DENGAN UPAH SEHARI Rp. 50.000. DALAM 1 BULAN TN. BUDI BEKERJA SELAMA 30 HARI . PPh PASAL 21 : UPAH SEBULAN : 30 x Rp. 50.000 : Rp. 1.500.000 UPAH SETAHUN : 12 x Rp. 1.500.000 : Rp. 18.000.000 PTKP 1 TAHUN : K/- : Rp. 13.200.000 – UPAH KENA PAJAK : Rp. 4.800.000 PPH PS.21 1 TAHUN : 5% x Rp. 4.800.000 : Rp. 240.000 PPH PS.21 1 BULAN : Rp. 240.000 = Rp. 20.000 12

KEWAJIBAN BENDAHARAWANPEMOTONG PPh PASAL 21/26 : MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR PERPAJAKAN MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT MELAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK (UNTUK PEG. TDK TETAP) MENGISI DAN MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKANSPT MASA DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN (1721 A-2) KEPADA PEJABAT NEGARA, PNS, ABRI, DANPENSIUNAN KEWAJIBAN BENDAHARAWANPEMOTONG PPh PASAL 21/26

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21/26 : TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA TDK ADA PENYETORAN TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21/26

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26 : MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJI KPKN PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh PS. 21 KE KPP/KAPENPA TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26

BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 : 24 Puspenpa - DITJEN ANGGARAN - BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH - BENDAHARAWAN BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG TIDAK PERLU DITUNJUK SECARA KHUSUS BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22

PPh PASAL 22 DIPUNGUT : 25 Puspenpa BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH WP (REKANAN) PPh PASAL 22 DIPUNGUT

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 : 26 Puspenpa PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,00 (BUKAN JUMLAH YANG DIPECAH-PECAH) PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS PEMBAYARAN/PENCAIRAN DANA JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL (JPS) OLEH KPKN PEMBAYARAN ATAS PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LUAR NEGERI DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22

SAAT PEMUNGUTAN : 27 Puspenpa TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN SAAT PEMUNGUTAN

BUKTI PEMUNGUTAN : 28 Puspenpa WAJIB PAJAK REKANAN KPP MELALUI KPKN KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN KANTOR PENERIMA PEMBA- YARAN (BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO) PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-1 LEMBAR KE-2 LEMBAR KE-3 LEMBAR KE-4 LEMBAR KE-5 SSP F.1.1.32.01 BUKTI PEMUNGUTAN

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN : 29 Puspenpa DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN PPh PASAL 22 SSP DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

TATA CARA PELAPORAN BENDAHARAWAN : 30 Puspenpa PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA KE KPP/KAPENPA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA SEBELUMNYA TATA CARA PELAPORAN BENDAHARAWAN

PEMOTONG PPh PS. 23/26 : 31 Puspenpa BADAN PEMERINTAH (KPKN DAN BENDAHARAWAN) SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI PENYELENGGARA KEGIATAN BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 PEMOTONG PPh PS. 23/26

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN : 32 Puspenpa PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUB. DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSULTAN HUKUM, JASA KONSULTAN PAJAK, JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 YANG BERASAL DARI MODAL : DEVIDEN BUNGA ROYALTI

DIPOTONG PPh PASAL 26 : 33 Puspenpa DIPOTONG PPh PASAL 26 PENGHASILAN YG DIBAYARKAN KEPADA WP LUAR NEGERI SELAIN BUT HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUB. DGN KEGIATAN SELAIN YG TLH DIPOTONG PPh PSL 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSULTAN HUKUM, JASA KONSULTAN PAJAK, JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA PEMBAYARAN PREMI ASURANSI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG BERASAL DARI MODAL : DEVIDEN BUNGA ROYALTI

Slide 34 : 34 Puspenpa PENGHASILAN DARI SEWA PENGHASILAN YG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA GERAK DAN/ATAU TAK GERAK DALAM HUBUNGANNYA DGN KEGIATAN USAHA ADANYA PENYERAHAN KENIKMATAN ATAS HARTA YG DISEWA DARI YG MENYEWAKAN KPD PIHAK PENYEWA; ADANYA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA BAIK LISAN/TULISAN ADANYA KENYATAAN BAHWA MEMANG TERDAPAT TRANSAKSI SEWA

Slide 35 : 35 Puspenpa JASA TEKNIK UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI, MIS : - PENELITIAN JENIS TANAH UNTUK BANGUNAN, - PEMBUATAN DESIGN BANGUNAN. PEMBERIAN INFORMASI PEMBERIAN INFORMASI YG BERKENAAN DGN PENGALAMAN DLM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN ILMU PENGETAHUAN UNTUK SUATU PROYEK TERTENTU UNTUK SUATU JENIS PRODUK TERTENTU UMUMNYA DIBERIKAN LEBIH DARI SEKALI/TERUS-MENERUS: MIS: - DLM BENTUK GAMBAR, - PETUNJUK PRODUKSI, - PERHITUNGAN-2, - PETUNJUK DAN LATIHAN KPD PEGAWAI BERKENAAN DENGAN PENGALAMAN-PENGALAMAN DI BIDANG MANAJEMEN MELIPUTI

Slide 36 : JASA KONSULTAN PEMBERIAN ADVIS PROFESIONAL DALAM SUATU BIDANG USAHA, KEGIATAN, ATAU PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH TENAGA AHLI ATAU PERKUMPULAN TENAGA AHLI, YG TIDAK DISERTAI DGN KETERLIBATAN LANGSUNG PARA TENAGA AHLI TERSEBUT DALAM PELAKSANAANNYA JASA MAKLON SEMUA PEMBERIAN JASA DLM RANGKA PROSES PENYELESAIAN SUATU BRG TERTENTU YANG PROSES PEKERJAANNYA YG DILAKUKAN PIHAK PEMBERI JASA (DISUBKONTRAKKAN) SEDANGKAN SPESIFIKASI, BAHAN BAKU DAN ATAU BARANG SETENGAH JADI DAN ATAU BAHAN PENOLONG/PEMBANTU YG AKAN DIPROSES SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DISEDIAKAN PIHAK PEMAKAI JASA. JASA MAKLON BERLAKU UTK SEMUA JENIS USAHA.

Slide 37 : JASA TELEKOMUNIKASI YG BUKAN UNTUK UMUM SEMUA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN ATAU PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG SIFAT, BENTUK, PERUNTUKAN DAN PENGOPERSIANNYA TERBATAS HANYA UNTUK KALANGAN TERTENTU SAJA, DALAM ARTI DAPAT MELAYANI/DIGUNAKAN SECARA BEBAS OLEH UMUM, TERMASUK : A. JASA KOMUNIKASI SATELIT (VSAT) B. JASA INTERKONEKSI C. SIRKIT LANGGANAN D. SAMBUNGAN DATA LANGSUNG E. SAMBUNG KOMUNIKASI DATA PAKET F. JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM LAINNYA.

Slide 38 : 38 Puspenpa JASA MANAJEMEN PEMBERIAN JASA DENGAN IKUT SERTA SECARA LANGSUNG DALAM MELAKSANAKAN MANAJEMEN MENDAPATKAN BALAS JASA BERUPA IMBALAN MANAJEMEN (MANAGEMENT FEE)

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 : 39 Puspenpa TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 ORANG PRIBADI / BADAN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 WAJIB PAJAK YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 : 40 Puspenpa A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR DAN HRS MEMPUNYAI USAHA AKTIF DI LUAR KEPEMILIKAN ; D. BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN REKSA DANA; E. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; G. BUNGA SIMPANAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH SEBESAR Rp 240.000,00 SETIAP BUULANNYA YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTANYA TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN : 41 Puspenpa TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % PERKIRAAN PENGHASILAN NETO PENGHASILAN BRUTO DASAR PEMOTONGAN

Slide 42 : PERKIRAAN PENGHASILAN NETO PER-70/PJ./2007

Slide 43 : PERKIRAAN PENGHASILAN NETO PER-70/PJ./2007 JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN

Slide 44 : PERKIRAAN PENGHASILAN NETO PER-70/PJ./2007 JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN

Slide 45 : PERKIRAAN PENGHASILAN NETO PER-70/PJ./2007 JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN

Slide 46 : PERKIRAAN PENGHASILAN NETO PER-70/PJ./2007 JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN

Slide 47 : PERKIRAAN PENGHASILAN NETO PER-70/PJ./2007 JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN

Slide 48 : PERKIRAAN PENGHASILAN NETO PER-70/PJ./2007 JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN

TARIF DAN DASAR PEMOTONGANPPh PASAL 26 : 49 Puspenpa TARIF DAN DASAR PEMOTONGANPPh PASAL 26 TARIF PPh PASAL 26 BERDASARKAN P3B (TAX TREATY) JUMLAH BRUTO FINAL UMUM 20% KECUALI 1. OBJEK PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD Ps. 5 AYAT (1) HURUF B DAN C 2. PENGHASILAN YG DITERIMA OP DAN BADAN LN YG BERUBAH STATUS MENJADI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BUT

TATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 23/26 : 50 Puspenpa TATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 23/26 BUKTI PEMOTONGAN DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH KPKN DAN BENDAHARAWAN FORMULIR BUKTI POTONG 1 2 3 UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 UNTUK BENDAHARAWAN ARSIP KPKN DAN BENDAHARAWAN

TATA CARA PENYETORAN BAGI BENDAHARAWAN PPh PASAL 23/26 : 51 Puspenpa TATA CARA PENYETORAN BAGI BENDAHARAWAN PPh PASAL 23/26 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 23/26 : 52 Puspenpa TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 23/26 MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (KP.PPh 1.9/SPT-2000) RANGKAP 2 * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN LAMPIRAN KE KPP/ KAPENPA SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA SEBELUMNYA

Slide 53 : 53 Puspenpa PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN/NILAI PENGGANTI BAGI WP PERUSAHAAN PELAYARAN/PENERBANGAN PERUSAHAAN DALAM NEGERI PERUSAHAAN LUAR NEGERI 1,2% 2,64% PEREDARAN BRUTO JASA PENGANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG FINAL PERUSAHAAN LUAR NEGERI 2,64%

Slide 54 : 54 Puspenpa DASAR HUKUM BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN UU No.6/ 1983 jis UU No.9/ 1994 dan UU No.16/ 2000 UU No.8/ 1983 jis UU No.11/ 1994 dan UU NO.18/ 2000 PP No.143/ 2000 PP No.144/ 2000 PP NO.145/ 2000 PP No.146/ 2000 PP NO.12/ 2001 KMK No.567/2000 No.547/2000 jo. No.548/2000 No.541/2000 No.155/2001